Sejarah Bekasi
tempo dulu Dayeuh Sundasembawa atau Jayagiri, itulah sebutan Bekasi
tempo dulu sebagai Ibukota Kerajaan Tarumanagara (358-669). Luas Kerajaan ini
mencakup wilayah Bekasi, Sunda Kelapa, Depok, Cibinong, Bogor hingga ke wilayah Sungai
Cimanuk di Indramayu. Menurut para ahli sejarah dan fisiologi, leatak Dayeuh
Sundasembawa atau Jayagiri sebagai Ibukota Tarumanagara adalah di wilayah
Bekasi sekarang.
Dayeuh Sundasembawa inilah
daerah asal Maharaja Tarusbawa (669-723 M) pendiri Kerajaan Sunda dan
seterusnya menurunkan Raja-Raja Sunda sampai generasi ke-40 yaitu Ratu
Ragumulya (1567-1579 M) Raja Kerajaan Sunda (disebut pula Kerajaan Pajajaran)
yang terakhir. Wilayah Bekasi tercatat sebagai daerah yang banyak memberi
infirmasi tentang keberadaan Tatar Sunda pada masa lampau.
Diantaranya dengan
ditemukannya empat prasasti yang dikenal dengan nama Prasasti Kebantenan.
Keempat prasasti ini merupakan keputusan (piteket) dari Sri Baduga Maharaja
(Prabu Siliwangi, Jayadewa 1482-1521 M) yang ditulis dalam lima lembar lempeng
tembaga. Sejak abad ke 5 Masehi pada masa Kerajaan Tarumanagara abad kea 8 Kerajaan
Galuh, dan Kerajaan Pajajaran pada abad ke 14, Bekasi menjadi wilayah kekuasaan
karena merupakan salah satu daerah strategis, yakni sebagai penghubung antara
pelabuhan Sunda Kelapa (Jakarta).
Sejarah Sebelum Tahun 1949
Kota Bekasi ternyata
mempunyai sejarah yang sangat panjang dan penuh dinamika. Ini dapat dibuktikan
perkembangannya dari jaman ke jaman, sejak jaman Hindia Belanda, pundudukan
militer Jepang, perang kemerdekaan dan jaman Republik Indonesia. Di jaman
Hindia Belanda, Bekasi masih merupakan Kewedanaan (District), termasuk
Regenschap (Kabupaten) Meester Cornelis. Saat itu kehidupan masyarakatnya masih
di kuasai oleh para tuan tanah keturunan Cina.
Kondisi ini terus berlanjut
sampai pendudukan militer Jepang. Pendudukan militer Jepang turut merubah
kondisi masyarakat saat itu. Jepang melaksanakan Japanisasi di semua sektor
kehidupan. Nama Batavia diganti dengan nama Jakarta. Regenschap Meester
Cornelis menjadi KEN Jatinegara yang wilayahnya meliputi Gun Cikarang, Gun Kebayoran dan Gun Matraman.Setelah
proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, struktur pemerintahan
kembali berubah, nama Ken menjadi Kabupaten, Gun menjadi Kewedanaan, Son
menjadi Kecamatan dan Kun menjadi Desa/Kelurahan. Saat itu Ibu Kota Kabupaten
Jatinegara selalu berubah-ubah, mula-mula di Tambun, lalu ke Cikarang,
kemudian ke Bojong (Kedung Gede).
Pada waktu itu Bupati
Kabupaten Jatinegara adalah Bapak Rubaya Suryanaatamirharja.Tidak lama setelah
pendudukan Belanda, Kabupaten Jatinegara dihapus, kedudukannya dikembalikan
seperti zaman Regenschap Meester Cornelis menjadi Kewedanaan. Kewedanaan Bekasi
masuk kedalam wilayah Batavia En Omelanden. Batas Bulak Kapal ke Timur termasuk
wilayah negara Pasundan di bawah Kabupaten Kerawang, sedangkan sebelah Barat
Bulak Kapal termasuk wilayah negara Federal sesuai Staatsblad Van Nederlandsch
Indie 1948 No. 178 Negara Pasundan.
Sejarah Tahun 1949 sampai Terbentuknya
Kota Bekasi
Sejarah setelah tahun 1949,
ditandai dengan aksi unjuk rasa sekitar 40.000 rakyat Bekasi pada tanggal 17
Februari 1950 di alum-alun Bekasi. Hadir pada acara tersebut Bapak Mu’min
sebagai Residen Militer Daerah V. Inti dari unjuk rasa tersebut adalah penyampaian
pernyataan sikap sebagai berikut :
- Rakyat Bekasi mengajukan usul
kepada Pemerintah Pusat agar kabupaten Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi.
- Rakyat Bekasi tetap berdiri di
belakang Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dan berdasarkan UU Nomor 14
Tahun 1950 terbentuklah Kabupaten Bekasi, dengan wilayah terdiri dari 4
kewedanaan, 13 kecamatan (termasuk Kecamatan Cibarusah) dan 95 desa.
Angka-angka tersebut secara simbolis diungkapkan dalam lambang Kabupaten Bekasi
dengan motto “SWATANTRA WIBAWA MUKTI”.
Pada tahun 1960 kantor
Kabupaten Bekasi berpindah dari Jatinegara ke kota Bekasi (jl. H Juanda).
Kemudian pada tahun 1982, saat Bupati dijabat oleh Bapak H. Abdul Fatah Gedung
Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi kembali dipindahkan ke Jl. A. Yani No.1
Bekasi. Pasalnya perkembangan Kecamatan Bekasi menuntut dimekarkannya Kecamatan
Bekasi menjadi Kota Administratif Bekasi yang terdiri atas 4 kecamatan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1981, yaitu Kecamatan Bekasi
Timur, bekasi Selatan, Bekasi Barat dan Bekasi Utara, yang seluruhnya menjadi
18 kelurahan dan 8 desa.
Peresmian Kota Administratif
Bekasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 April 1982, dengan
walikota pertama dijabat oleh Bapak H. Soedjono (1982 - 1988). Tahun 1988
Walikota Bekasi dijabat oleh Bapak Drs. Andi Sukardi hingga tahun 1991 (1988 -
1991, kemudian diganti oleh Bapak Drs. H. Khailani AR hingga tahun (1991 -
1997)
Pada Perkembangannya Kota
Administratif Bekasi terus bergerak dengan cepat. Hal ini ditandai dengan
pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan roda perekonomian yang semakin bergairah.
Sehingga status Kotif. Bekasi pun kembali di tingkatkan menjadi Kotamadya
(sekarang “Kota”) melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 Menjabat
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi saat itu adalah Bapak Drs. H.
Khailani AR, selama satu tahun (1997-1998).
Selanjutnya berdasarkan
hasil pemilihan terhitung mulai tanggal 23 Pebruari 1998 Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II Bekasi definitif dijabat oleh Bapak Drs. H Nonon Sonthanie
(1998-2003), Akhmad Zurfaih dan Moechtar Muhammad (periode 2003 - 2008),
Mochtar Mochammad dan Rachmat Effendi (periode 2008-20013).
Berdasarkan UU Nomor 14
Tahun 1950 terbentuklah Kabupaten Bekasi, dengan wilayah terdiri dari 4
kewedanaan, 13 kecamatan (termasuk Kec. Cibarusah) dan 95 desa. Angka-angka
tersebut secara simbolis diungkapkan dalam lambang Kabupaten Bekasi dengan
motto “SWATANTRA WIBAWA MUKTI”. Pada tahun 1960 kantor Kabupaten Bekasi
berpindah dari Jatinegara ke Kota Bekasi (Jl. Ir. H Juanda). Kemudian pada
tahun 1982, pada saat Bupati dijabat oleh Bapak H. Abdul Fatah gedung
perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi kembali dipindahkan ke Jl. A. Yani No.1
Bekasi.
Pesatnya perkembangan
Kecamatan Bekasi menuntut dimekarkannya kecamatan Bekasi menjadi Kota
Administratif Bekasi yang terdiri atas 4 kecamatan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 1981, yaitu kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Selatan,
Bekasi Barat, dan Bekasi Utara, yang seluruhnya meliputi 18 Kelurahan dan 8
desa. Peresmian Kota Administratif Bekasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri
pada tanggal 20 April 1982, dengan walikota pertama dijabat oleh Bapak H.
Soedjono. Tahun 1988 Walikota Bekasi dijabat oleh Bapak Drs. Andi Sukardi
hingga tahun 1991, kemudian digantikan oleh Bapak Drs. H Khailani AR hingga
tahun 1997.
Pada perkembangannya Kota
Administratif Bekasi terus bergerak dengan cepat. Hal ini ditandai dengan
pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan roda perekonomian yang semakin bergairah.
Sehingga status kotif Bekasi pun kembali ditingkatkan menjadi Kotamadya
(sekarang “Kota”) melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996.
****
(dikutip dari berbagai sumber)
Read more »