Salinan Transkripsi Wawancara dengan Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono)

Istana Negara, Jakarta, Kamis, 31 Maret 2011

Transkripsi Wawancara dengan Radio Elshinta

TRANSKRIPSI WAWANCARA

REPORTER RADIO ELSHINTA

DENGAN PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

DI ISTANA NEGARA, JAKARTA

PADA HARI KAMIS, TANGGAL 31 MARET 2011

Regina Ratna Sari, Reporter Radio Elshinta

Pendengar, seperti kita ketahui saat ini berbagai persoalan baik masalah dalam negeri maupun luar negeri sedang menjadi perhatian masyarakat, mulai dari konflik di Timur Tengah dan Afrika Utara, kemudian juga kenaikan harga kebutuhan pokok sampai soal pergantian kepengurusan PSSI. Nah, hari ini Radio Elshinta berkesempatan untuk melakukan wawancara eksklusif dengan Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kami akan tanyakan langsung kepada beliau bagaimana pandangan dan kebijakan beliau tentang berbagai persoalan tersebut.

Apa kabar, Pak Presiden?

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Baik, alhamdulillah.

Regina Ratna Sari, Reporter Radio Elshinta

Terima kasih hari ini Radio Elshinta boleh diberi kesempatan kembali untuk bertemu dan berbincang langsung dengan Bapak, dengan menjawab pertanyaan yang aktual tentu saja ya, Pak?

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Baik.

Regina Ratna Sari, Reporter Radio Elshinta

Ya Pak, seperti yang kita ketahui bahwa sejumlah negara di Timur Tengah dan Afrika Utara saat ini sedang menghadapi gejolak politik. Mereka menuntut demokratisasi di negara masing-masing. Bagaimana pandangan Bapak atas permasalahan tersebut?

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Ya, sebenarnya bukan hanya gejolak politik dan sosial yang juga akhirnya mengakibatkan gangguan keamanan di Timur Tengah maupun di Afrika Utara, tetapi gelombang unjuk rasa ini kita saksikan juga terjadi di negara-negara lain, termasuk di Eropa. Banyak sekali latar belakangnya, bisa masalah ekonomi, bisa masalah sosial, dan kemudian kalau di Timur Tengah sendiri kita ikuti, ada masalah politiknya. Sebenarnya kita bisa secara jernih mengetahui.

Terus terang, negeri kita juga mengalami 12-13 tahun yang lalu ketika rakyat menginginkan perubahan. Pasalnya, demokrasi dianggap tidak hidup, kebebasan dan hak asasi manusia tidak mendapatkan tempat yang layak, kemudian kepemimpinan itu dianggap berlangsung terlalu lama sehingga kurang memberi ruang bagi pemimpin-pemimpin baru untuk mendapatkan kesempatan menjadi pemimpin di negeri yang bersangkutan.

Kalau saya melihat, ini persoalan yang rumit sebetulnya, tetapi sebagaimana yang saya sampaikan dua hari yang lalu, kekerasan di Timur Tengah dan di Afrika Utara yang juga menimbulkan jatuhnya korban sipil itu harus segera diakhiri. Harus ada semacam gencatan senjata, harus dicarikan solusi politik yang damai dan kemudian tentunya dilanjutkan dengan apa yang diinginkan oleh bangsa-bangsa di negeri itu.

Pelajaran yang kita petik sebetulnya karena kita juga sudah pernah mengalami, ada sebuah perubahan besar, demokrasi kita hidupkan di negeri ini, kemudian semua harus betul-betul menjalankan kaidah-kaidah kehidupan bernegara yang baik, rakyat mendapatkan tempat. Dengan demikian, ada saluran-saluran bagi rakyat untuk mengekspresikan pikiran-pikirannya. Itu yang bisa kita ketahui dari apa yang terjadi di Timur Tengah sekarang ini. Ya, saya berharap sebagai sahabat negara-negara di Timur Tengah dan di Afrika Utara itu, masalah yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di sana bisa segera dicarikan solusinya secara damai.

Regina Ratna Sari, Reporter Radio Elshinta

Pak Presiden, kalau dilihat partai politik di Indonesia saat ini kan sudah mulai melakukan langkah sebagai persiapan suksesi kepemimpinan di tahun 2014, memang masih beberapa tahun lagi tetapi langkah itu sudah mulai tampak. Bagaimana Bapak Presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan bisa menjaga agar proses demokratisasi tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar dalam kondisi yang seperti ini Pak?

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Ya, itulah kehidupan politik dan demokrasi. Tidak keliru kalau katakanlah semua sudah ancang-ancang, sudah bersiap diri untuk menghadapi pemilu 2014. Hak politik yang dimiliki oleh baik setiap warga negara maupun partai-partai politik di negeri ini. Benar, yang penting semuanya harus berada dalam batas-batas yang patut.

Pemilihan umum belum lama kita laksanakan, baru akhir tahun 2009 yang lalu. Tentu saja yang diharapkan oleh rakyat sekarang ini, semua berkonsentrasi, semua mengutamakan langkah-langkah untuk di satu sisi mengatasi berbagai persoalan di negeri ini, di sisi lain terus membangun agar ekonomi makin tumbuh dan kesejahteraan rakyat terus dapat kita tingkatkan. Semua pihak, baik itu jajaran pemerintahan pusat maupun daerah, maupun DPR kita, maupun partai-partai politik, harus mengajak semua konstituennya untuk betul-betul mensukseskan agenda besar kita seperti ini.

Saya berharap kalau jajaran pemerintahan dalam kapasitas saya sebagai kepala pemerintahan, apakah itu menteri, gubernur, bupati, wali kota, semua tetap memprioritaskan tugas-tugas pemerintahan ini untuk rakyat kita, sedangkan aktivitas politik letakkanlah dalam proses yang betul-betul wajar. Dan benar tadi, politik di negeri ini harus menjunjung tinggi etika dan aturan main. Dengan demikian, segaduh apapun dinamika dan kehidupan politik, jangan bikin rakyat kita terpecah belah, jangan bikin kehidupan ini menjadi tidak tenteram, dan jangan pula mengakibatkan semua sasaran-sasaran pembangunan itu terganggu.

Saya melihatnya seperti itu dan saya percaya bahwa bangsa Indonesia akhirnya bisa benar-benar menjalankan demokrasi dan politik ini dengan lebih baik, lebih amanah sehingga tidak ada yang menjadi korban dari hiruk-pikuk dan ingar-bingar kehidupan politik di negeri ini. Demikian pandangan saya, merespon apa yang disampaikan oleh Regina atau Elshinta tadi tentang barangkali sudah dirasakan maraknya persiapan banyak pihak menuju ke pemilihan umum tahun 2014 mendatang.

Regina Ratna Sari, Reporter Radio Elshinta

Pak, beberapa waktu yang lalu santer terdengar kabar --meskipun ini bukan yang pertama kali, sudah beberapa kali-- bahwa akan terjadi perombakan kabinet atau reshuffle. Bapak juga sempat sampaikan bahwa memang akan dilakukan evaluasi kinerja menteri-menteri yang ada di Kabinet Indonesia Bersatu II. Bagaimana Pak kelanjutan hasil evaluasi terhadap kinerja menteri kabinet? Juga apakah masih ada peluang reshuffle setelah Bapak bertemu juga dengan sejumlah pimpinan partai politik?

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Ya ini menarik. Saya sering bertanya, sejak barangkali 2-3 bulan yang lalu banyak sekali pembicaraan di ruang publik, di media masa, talkshow, mungkin pembicaraan di warung-warung kopi tentang perlunya reshuffle, perlunya Presiden mengganti sejumlah menteri dan kemudian dimunculkan nama-nama yang dianggap layak untuk menjadi menteri menggantikan menteri-menteri yang ada. Kalau itu dianggap sebagai ruang demokrasi, setiap orang memiliki hak untuk berbicara, tentu mesti kita hormati. Yang penting jangan sampai Presiden harus ditekan, didikte, dipaksa untuk setiap tahun melaksanakan reshuffle.

Reshuffle ini apa sih? Saya sebagai Presiden tentunya bertanggung jawab dan terus mengelola kabinet yang saya pimpin agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik sehingga sasaran-sasaran, kebijakan-kebijakan, dan program-program itu bisa dicapai dengan baik. Manakala ada persoalan dengan kabinet ini menyangkut kinerjanya, menyangkut integritasnya, menyangkut apa yang mestinya dicapai untuk menyukseskan pemerintahan kita ini dan kemudian itu gagal dilaksanakan, tentu saya memiliki otoritas sesuai dengan prerogatif saya untuk melakukan penataan ataupun penggantian atau yang sering disebut dengan reshuffle.

Oleh karena itu, saya sudah pernah mengatakan sangat mungkin saya melaksanakan reshuffle pada Kabinet Indonesia Bersatu II ini sebagaimana dulu yang saya laksanakan pada periode pertama saya, tetapi jangan lantas semacam keharusan saya setiap tahun harus melaksanakan reshuffle.

Kalau kita melihat dulu Presiden Megawati Soekarno Putri waktu beliau memimpin, tidak ada reshuffle. Tentu beliau memiliki pertimbangan sendiri. Sebelumnya Gus Dur, beliau melaksanakan banyak sekali reshuffle. Tentu beliau juga memiliki pertimbangan-pertimbangan sendiri. Demikian juga saya. Oleh karena itu, saya harus menjawab bahwa saya kaitkan sekaligus dengan apa yang saya lakukan untuk membikin koalisi ini lebih efektif. Saya sedang bekerja di situ, hampir tiap hari saya bekerja. Kemudian saya sampaikan juga manakala saya pandang perlu untuk melaksanakan reshuffle demi lebih efektifnya kinerja kabinet ini, reshuffle.

Saya kira itu dan saya minta masyarakat hormatilah dan berikanlah kesempatan dan ruang kepada saya dan kabinet ini untuk bekerja sebaik-baiknya dan sebaiknya tidak terlalu banyak ditekan-tekanlah kami ini agar melaksanakan reshuffle dan kemudian hal-hal lain yang tentu telah menjadi pertimbangan dan pemikiran saya sepenuhnya.

Regina Ratna Sari, Reporter Radio Elshinta

Pendengar, tetaplah bersama kami dalam program wawancara eksklusif bersama Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Pada sesi berikutnya Bapak Presiden akan menjawab pertanyaan mengenai Ahmadiyah sampai soal perkembanagan penanganan kasus Gayus Tambunan. Nantikan sesaat lagi.

Kami kembali lagi dalam wawancara eksklusif bersama Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.

Pak Presiden, dalam menjaga proses demokratisasi di Indonesia salah satu masalah yang terjadi adalah peristiwa bentrokan antarwarga dengan jemaat Ahmadiyah yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Banyak pihak yang mengistilahkan bahwa negara tidak hadir ketika peristiwa itu terjadi. Bagaimana Bapak Presiden menanggapi hal itu?

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Iya, bentrokan antarkomunal di negeri kita ini, saya akui memang sekali-sekali masih terjadi meskipun skalanya jauh lebih kecil dibandingkan apa yang terjadi misalnya 10, 11, 12 tahun yang lalu ketika konflik komunal benar-benar mencapai puncaknya di banyak tempat di negeri ini, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit.

Banyak masalah atau katakanlah akar masalah di negeri ini karena kemajemukan, karena apa yang terjadi di republik ini di waktu yang lalu, yang bisa saja memunculkan benturan ataupun bentrokan di antara komponen masyarakat, di antara pemeluk agama, ataupun identitas-identitas yang berbeda. Tetapi saya menolak dan tidak bersetuju kalau dikatakan ada pembiaran dari negara atau dikatakan negara tidak hadir.

Ambillah contoh apa yang terjadi beberapa saat yang lalu di Cikeusik, bentrokan antar penganut Ahmadiyah dengan pihak yang lain. Barangkali memang ada penanganan yang tidak tepat dan tidak cepat. Barangkali ada kelalaian dari petugas yang ada di situ sehingga terjadi jatuhnya korban yang sama-sama tidak kita harapkan. Saya sendiri begitu ada kejadian langsung mengikuti dan dari dekat juga memberikan instruksi-instruksi sampai pada akhirnya setelah evaluasi dilaksanakan, memang ada keteledoran dari aparat keamanan kita, dan tindakan pun telah dijatuhkan kepada mereka-mereka yang dianggap lalai. Bisa jadi hal ini terjadi di tempat-tempat yang lain, di waktu yang lalu: keterlambatan, kurang antisipasi, penanganan yang tidak profesional, dan sebagainya.

Analisis dan evaluasi yang kami lakukan, keadaan seperti ini bisa saja terjadi di waktu yang akan datang: bentrokan atau benturan atau clash fisik antar komponen masyarakat. Itu semua bisa dicegah dan dikurangi manakala semua bertanggung jawab, melakukan antisipasi, tidak pasif, tidak apatis terhadap apa yang terjadi di masyarakat kita. Katakanlah di seluruh negeri ini, di Indonesia ini, ada kepala desa atau lurah, ada amat, ada bupati, ada wali kota, ada jajaran kepolisian, ada jajaran TNI; kalau itu menyangkut kehidupan beragama, ada para ulama, ada pemuka agama, ada tokoh-tokoh masyarakat, dan sebagainya.

Saya berpikir, kalau semua mengambil langkah-langkah antisipatif yang baik, setiap ada keganjilan bisa dicegah, bisa. Kalau sekali lagi, semua pihak betul-betul mengantisipasi setiap perkembangan keadaan, kita bisa mencegah banyak hal, kita bisa mengurangi hal-hal itu tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, saya sekali lagi tidak bersetuju kalau negara melaksanakan pembiaran. Pelakunya pun yang nyata-nyata bersalah mendapatkan sanksi dan tindakan hukum. Dengan demikian, tidak ada yang kita biarkan di negeri ini. Oleh karena itu, seraya kita mencari solusi yang lebih tepat atas berbagai masalah yang menyangkut hubungan antar umat beragama, antar identitas, maka kita harus lebih serius lagi untuk mencegah hal-hal itu untuk terjadi setiap saat di waktu yang akan datang.

Itu komentar saya, dan saya menyeru memang kepada seluruh rakyat Indonesia, janganlah mudah melaksanakan tindakan kekerasan, main hakim sendiri. Kalau ada masalah, ada aturan mainnya, ada undang-undangnya, ada aturannya, dan akan manis sekali kehidupan di negeri ini kalau setiap permasalahan diselesaikan secara damai. Itulah semangat kita sebagai sesama bangsa Indonesia.

Regina Ratna Sari, Reporter Radio Elshinta

Bapak Presiden, selama ini Bapak sangat responsif terhadap setiap perkembangan permasalahan yang terjadi dan langsung memberikan instruksi, misalnya untuk penanganan kasus Gayus Tambunan, kemudian penanganan berbagai bencana yang terjadi secara beruntun beberapa waktu yang lalu, kemudian ada instruksi bagaimana menanggulangi kemiskinan dan lain-lain. Namun, Pak, banyak pihak menilai instruksi tersebut tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Bagaimana tanggapan Bapak?

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Iya, semua kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah tentu berangkat dari keputusan saya sebagai Presiden. Setiap instruksi yang saya keluarkan, baik itu berupa Inpres ataupun instruksi-instruksi yang sifatnya langsung, sesungguhnya semua ditindaklanjuti. Tidak ada yang berhenti, tidak ada yang tidak dijalankan.

Persoalannya adalah ada implementasi atau pelaksanaan dari sebuah kebijakan dan instruksi yang bisa segera dilakukan: seminggu, dua minggu, bahkan satu hari, dua hari langsung bisa dijalankan. Ada yang memerlukan waktu lebih lama lagi. Ada yang merupakan proses berlanjut yang terus-menerus dilakukan. Banyak contoh, misalkan kebijakan saya untuk pengurangan kemiskinan, dengan program-program prorakyat. Semua itu dijalankan.

Bahwa di sana-sini masih ada kekurangan, pasti ada. Bahwa memerlukan koreksi dan perbaikan, itu benar. Demikian juga kebijakan dan instruksi saya untuk melakukan percepatan pembangunan di provinsi-provinsi tertentu yang saya anggap perlu mendapatkan atensi khusus, itu juga dijalankan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Lagi-lagi, bisa saja ada yang berhasil dengan baik, ada yang setengah-setengah, ada yang memang ada kelalaian dalam pelaksanaannya, dan itu pun terus kita lakukan perbaikan dan koreksi.

Menyangkut, sering diramaikan orang, instruksi saya untuk penuntasan kasus hukum Saudara Gayus Tambunan macet. Sebenarnya itu juga berjalan. Saya, sebagai contoh, memerintahkan Wakil Presiden untuk memastikan instruksi itu dijalankan oleh mereka yang terkait dengan instruksi itu. Dan tiap dua minggu ada evaluasi yang dipimpin oleh Wakil Presiden, dihadiri oleh pejabat terkait.

Ada Menko Polhukam di situ, ada Menteri Keuangan, ada Menteri Hukum dan HAM, ada Kapolri, ada Jaksa Agung, dan pihak-pihak terkait. Selesai evaluasi, dilaksanakan press conference yang dipimpin langsung oleh Menko Polhukam. Andaikata oleh teman-teman media massa, teman-teman wartawan, konferensi pers itu diliput secara baik, secara utuh, rakyat kita akan tahu apa yang sudah dilaksanakan, apa kemajuan atau progress-nya, dan apa yang masih perlu dievaluasi dan diperbaiki.

Saya ingin mengambil contoh masih seputar instruksi saya untuk menuntaskan kasus Gayus Tambunan. Pembenahan di masing-masing instansi karena kemarin saya lihat ada pejabat-pejabat yang lalai dan melakukan penyimpangan itu dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak misalnya, Direktorat Jenderal Imigrasi, di jajaran kepolisian, di jajaran kejaksaan, dan di tempat-tempat yang lain.

Kasus hukum Gayus Tambunan pun terus berjalan. Kita mengikuti pengadilan pada kasus pertama telah dilaksanakan dan saya tahu masih ada kasus-kasus lain atas nama Saudara Gayus Tambunan yang harus diproses secara hukum. Itu pun juga berjalan. Kebijakannya, kebijakan perpajakan, ada mafia perpajakan di situ, itu pun juga harus dilaksanakan investigasi dan proses hukum.

Ini contoh bahwa itu mengalir. Bahwa belum tuntas semuanya, iya. Demikian juga instruksi dan kebijakan saya yang lain. Bisa saja ada hambatan kita nanti yang itulah terus kita lakukan perbaikan dan koreksi. Saya justru mengundang masyarakat luas, teman-teman wartawan, civil society, koreksilah, berikanlah feedback instruksi saya kebijakan pemerintah yang nyata-nyata tidak dilaksanakan. Dengan demikian, kita akan bisa melakukan perbaikan terus-menerus.

Regina Ratna Sari, Reporter Radio Elshinta

Pak Presiden, belakangan ini Bapak banyak mendapatkan tekanan politik tentu saja yang menyulitkan Bapak, baik dari dalam negeri dan luar negeri, tidak hanya Bapak secara pribadi tetapi bahkan ke Ibu Negara juga dan lain-lain, Pak. Bagaimana Bapak menyikapi hal ini?

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Ya Regina, saya beserta istri dan keluarga telah mempersiapkan mental kami sebenarnya untuk menghadapi seperti ini. Sejak saya mengemban amanah menjadi Presiden di negeri ini, kami sekeluarga sudah tahu bahwa angin akan sangat kencang, guncangan demi guncangan akan kami alami, termasuk cemooh, hujatan, kritik, bahkan fitnah. Kami menghadapi semuanya itu insya Allah tetap tegar dan kami jalani karena amanah saya, tugas saya, adalah menjalankan tugas sebaik-baiknya untuk rakyat sesuai dengan apa yang mesti saya lakukan. Saya menyadari persoalan di negeri ini sangat kompleks, tidak seperti membalik telapak tangan, dan oleh karena itu, yang mesti saya lakukan bekerja dan terus bekerja bersama-sama pemerintah yang saya pimpin.

Saya mendengar kritik, manakala kritik itu benar saya terima langsung dan itu menjadi bagian dalam penyempurnaan kebijakan, keputusan, maupun program-program saya. Kemudian saya juga mendapatkan rekomendasi, usulan, aspirasi dari masyarakat dari berbagai cara, SMS tiap-tiap hari sekitar 500 yang saya terima itu juga banyak harapan rakyat, demikian juga yang muncul di media massa, itu juga saya ikuti, yang baik-baik, yang benar-benar tentu akan saya jalankan, saya berterima kasih kepada rakyat, berterima kasih kepada semuanya, termasuk yang mengkritik saya. Tetapi kalau ada yang sangat berlebihan, tidak berdasarkan fakta, kemudian dan menurut saya tidak ada nilainya, tentu saya tidak boleh larut dengan itu semua. Tapi percayalah bahwa kami akan terus menjalankan tugas ini sebaik-baiknya.

Kemarin juga ada guncangan, ada fitnah kepada saya dan istri dari tangan-tangan asing, yang sudah saya jelaskan di Bogor, semua itu tidak benar. Saya mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan dan tidak saya lakukan di negeri ini sesuai amanat yang saya pikul.

Saya akan menjaga integritas saya untuk menegakkan demokrasi, untuk membangun pemerintahan yang bersih, dan pekerjaan-pekerjaan lain. Dengan demikian, ya saya beserta keluarga memang menghadapi semua itu, tapi sambil memohon pertolongan Allah SWT. Kalau enam tahun yang lalu saya kuat dan mampu mengatasi semua ini, insya Allah akan saya jaga semuanya ini agar dapat kuat bersama istri dan semuanya merampungkan tugas sejarah, yang pada saatnya nanti akan diteruskan oleh pemimpin-pemimpin yang lain.

Regina Ratna Sari, Reporter Radio Elshinta

Pendengar, rencana pembatasan BBM bersubsidi masih menjadi pertanyaan dari masyarakat, juga termasuk soal kisruh PSSI yang sedang menjadi perbincangan hangat, bagaimana tanggapan Bapak Presiden, apakah itu? Kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini.

Pak Presiden, masyarakat kecil terutama saat ini sedang mengeluhkan naiknya harga kebutuhan pokok, belum lagi memang harga pangan dunia ini memang naik, sedang tinggi ya, Pak, ya ditambah pula rencana pembatasan BBM bersubsidi, ini juga menjadi pertanyaan banyak masyarakat. Bagaimana pemerintah mengatasi tingginya harga pangan dan juga bagaimana Bapak menjelaskan kondisi tersebut kepada masyarakat?

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Ya Regina, itulah yang menjadi agenda dan prioritas pemerintah, termasuk tentunya prioritas saya untuk kita lakukan di negeri kita ini, bagaimana langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi kenaikan harga, utamanya komoditas pangan yang terjadi di seluruh dunia. Sebenarnya kenaikan harga barang-barang atau yang disebut inflasi ini bukan hanya dialami oleh Indonesia, tapi dialami oleh semua negara. Dan tercatat negara-negara di Asia, kenaikan harga-harganya dianggap cukup lumayan.

Mengapa ini terjadi? Terus terang, tahun 2010 yang lalu, itu produksi pangan di dunia itu dianggap menurun dibandingkan yang diperlukan oleh masyarakat dunia. Penduduk dunia sekarang berjumlah tujuh miliar dan akan masih naik, sementara contohnya tahun lalu, produksi pangan dunia berkurang, belum ditambah dengan perubahan iklim, banjir, bencana alam, dan sebagainya. Itu juga mengganggu produksi pangan secara global. Di negeri sendiri, juga kita menghadapi sebagai dampak dari perubahan iklim, juga ada gangguan-gangguan dalam pertanian kita.

Pertama-tama, itu yang mesti kita ketahui bahwa kenaikan harga pangan katakanlah ataupun harga komoditas ini bukan hanya dialami oleh bangsa kita. Sementara itu, tentu kita tidak diam. Kita terus mengelola persoalan ini, mencegah agar harga-harga ini tidak terus naik, tidak terus melambung sehingga sanagat membebani kehidupan rakyat kita.

Apa yang pemerintah lakukan? Pertama-tama, kita menetapkan sejumlah kebijakan. Manakala barang ataupun bahan pokok yang diperlukan rakyat itu diimpor dari luar negeri, kita lakukan kebijakan tertentu sehingga jatuhnya barang itu di negeri kita dan dibeli rakyat harganya tidak terlalu tinggi. Kemudian juga, kita melakukan yang disebut operasi pasar.

Manakala di pasar-pasar ada kecenderungan harga melambung atau menaik sangat tinggi, kita stabilkan itu, kita jaga agar masih dalam batas yang wajar. Kemudian kita juga tahu rakyat kecil memang memerlukan bantuan. Program beras untuk rakyat miskin terus kita berikan, dan banyak lagi bantuan-bantuan yang termasuk program-program prorakyat kita alihkan kepada masyarakat kita, menggunakan anggaran negara, dengan tujuan meringankan beban hidup mereka dari kenaikan harga-harga ini.

Lantas dikatakan harga itu akan naik manakala persediaan kurang. Itulah yang kita lakukan di Indonesia untuk memastikan barang-barang sudah tersedia. Contohnya beras. Insya Allah, kita terus bisa menjaga ketahanan pangan kita. Stok beras di negeri kita cukup. Ada 1,5 juta ton yang ada dalam stok kita, dan kita terus menggiatkan agar pertanian kita, produksi pertanian itu juga makin meningkat, dengan mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit, memberikan bantuan benih, pupuk, irigasi, dan sebagainya. Pendek kata, kita ingin memastikan bahwa apa yang dihasilkan di negeri ini dibandingkan dengan yang diperlukan rakyat itu memiliki kecukupan atau jumlahnya cukup untuk dikonsumsi oleh rakyat kita.

Sementara itu, pemerintah, kabinet juga terus-menerus memantau, mengevaluasi dari apa yang kita lakukan itu, yang disebut dengan stabilisasi harga pangan. Kita bekerja sama dengan dunia usaha. Kita memastikan para gubernur, bupati, wali kota dan kita semua juga bekerja bersama-sama.

Sebagai contoh, kalau kita lihat pergerakan harga bulan Maret dibandingkan bulan Februari, itu sudah mulai ada tanda-tanda yang menggembirakan, misalnya cabe merah dan cabe keriting itu mengalami penurunan antara 25-26 persen. Ini bagus. Kemudian, beras umum, beras termurah, itu mengalami penurunan 3-4 persen. Meskipun penurunannya belum tinggi sekali, tapi gula dan minyak goreng juga ada penurunan yang patut kita syukuri. Yang lain dalam keadaan stabil. Ini yang harus kita jaga terus-menerus. Dengan demikianm dalam batas kemampuan rakyat kita.

Tentu pihak, Regina, bahwa pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Yang miskin kita bantu, kemudian gaji abdi negara, gaji pegawai negeri setiap tahun kita naikkan, upah buruh juga makin disesuaikan sebagaimana yang berlangsung selama ini. Kita pun juga melihat sisi pendapatan rakyat kita. Dengan demikian, manakala ada kenaikan harga sebagaimana kita alami sekarang ini karena pengaruh global, itu pun bisa kita atasi dengan lebih baik.

Satu hal lagi, sering dibicarakan harga cabe yang diproduksi oleh petani kita dianggap harganya tinggi. Begini, petani kita bekerja siang dan malam, kepanasan, kehujanan, tentunya harus mendapatkan penghasilan yang makin layak. Tidak boleh harga itu ditekan serendah-rendahnya sampai petani kita tidak mendapatkan apa-apa. Tidak adil. Harganya harus pas, namun harga itu juga tidak boleh terlalu memberatkan bagi konsumen yang lain, yang mesti membeli untuk kehidupan sehari-harinya.

Inilah pertimbangan utuh yang kita pilih. Dengan demikian, baik untuk semua, baik untuk petani, baik untuk nelayan, baik untuk buruh, baik untuk guru, baik untuk semua, dan ini kebijakan yang kita jalankan, dan mudah-mudahan situasi dunia tidak terus naik harga pangannya, harga minyak misalnya, ini juga mengalami kenaikan, ditambah lagi persoalan di Timur Tengah, di Afrika Utara, ini membikin harga minyak mentah naik. Kalau harga minyak mentah naik, transportasi naik. Kalau transportasi naik, harga-harga pangan juga naik. Inilah yang harus diatasi oleh masyarakat global, oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia.

Saat ini sebut misalnya pembatasan subsidi untuk komunitas tertentu. Ini lahir dari kenyataan bahwa subsidi kita ini besar, besar sekali sebenarnya untuk listrik, untuk BBM, untuk pertanian, dan lain-lain. Kalau subsidinya terlalu besar atau besar sekali, maka akan mengurangi biaya untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk yang lain-lain yang juga diperlukan oleh rakyat kita. Oleh karena itu, negara, pemerintah tentu harus mengatur berapa subsidi yang pas, subsidi itu dipastikan harus betul-betul tepat sasaran untuk rakyat kecil dan tidak boleh kita mensubsidi bagi golongan yang tidak perlu disubsidi: golongan menengah, apalagi golongan kaya.

Dikandung maksud pembatasan subsidi itu diarahkan agar lebih adil, agar subsidinya tidak menjadi sangat besar, mengganggu APBN kita, dengan demikian itu merupakan policy. Namun demikan, rencana itu tidak kita jalankan sekarang ini, kita ingin memprioritaskan pada pengelolaan kenaikan harga ini, stabilisasi harga ini, dengan demikian yang kita utamakan sekarang agar rakyat betul-betul tidak mengalami beban yang sangat berlebihan, yang tidak patut ditanggung oleh mereka semua.

Itulah mengapa ada lahir kebijakan pembatasan subsidi, tidak mengada-ada, ada urgensinya, tapi pemerintah pun sekarang memutuskan untuk kita tidak menjalankan konsep ini, yang sekarang ini, yang kita utamakan sekali lagi menstabilkan harga-harga yang ada.

Regina Ratna Sari, Reporter Radio Elshinta

Pak Presiden, sebagai pecinta sepak bola juga Pak ya, sekarang ini kan masalah persepakbolaan sedang menjadi perhatian khusus masyarakat, perbincangan masyarakat luas. Hampir di tubuh PSSI, masalah pergantian kepengurusan di PSSI. Apa pandangan Bapak terhadap masalah di PSSI ini?

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Ya, PSSI, betul, saya itu melihat bahwa rakyat kita ini sangat mencintai bola. Mereka bahkan sangat membanggakan timnasnya kemarin waktu bertanding dengan negara-negara lain. Saya pun ikut merasakan kegembiraan dan saya bersama rakyat dan dimintakan oleh teman-teman untuk hadir dalam pertandingan-pertandingan itu. Satu hal, rakyat kita mencintai bola. Hal yang lain, rakyat kita ingin sepak bola di negeri ini makin berkembang, makin maju, dan olahraga sepak bola akan maju manakala pembinaannya benar, termasuk pengurusnya juga menjalankan tugasnya secara profesional dan penuh dengan dedikasi. Ini harapan rakyat, harapan kita semua.

Saya memang prihatin dan menyesalkan terjadinya kekisruhan di lingkungan PSSI, bahkan rencana kongres yang kemarin itu, yang mestinya dapat dilaksanakan dengan baik, tidak terlaksana. Tentu ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Saya berharap segeralah dicarikan solusinya dengan benar.

Saya menilai yang dilaksanakan pemerintah dan KONI, KOI itu semata-mata untuk menyelamatkan persepakbolaan kita, memenuhi harapan rakyat, sekaligus agar kemelut pengurus ini bisa ada solusinya, dan saya berpesan sekarang pun dijalankan oleh pemerintah, KONI, dan KOI, kembalikan semuanya pada aturan main, pada Statuta FIFA, pada undang-undang, pada aturan, pada protap di lingkungan KONI, KOI, dan PSSI itu sendiri. Jalankan semuanya itu. Dengan demikian, segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan. Jangan ada manipulasi A, manipulasi B, membingungkan rakyat kita.

Saya ingin cerita sedikit. Karena rakyat kita merasa perlu ada kebangkitan sepak bola dan terus terang tahun lalu misalnya rakyat kita itu menganggap, ”Sepakbola kita kok begini? Jauh tertinggal. Kok tidak nyata kemajuannya?” Maka bertekadlah perlunya dilaksanakan gerakan atau kebangkitan sepak bola kita. Atas dasar itulah saya berinisiatif dan mendorong dilaksanakannya kongres sepakbola di Malang, Jawa Timur, yang dilaksanakan awal tahun 2010 yang lalu.

Dalam rangkaian kongres itu, terus terang, banyak suara, banyak pendapat, lebih bagus sekaligus pergantian pengurus PSSI waktu itu di Malang. Kadang-kadang jalan. Kongres ini bukan kongres PSSI. Ini kongres nasional sepak bola. Kita tidak boleh melanggar aturan main. PSSI ada aturannya, ada kongresnya yang mestinya dilaksanakan awal tahun ini. Di situlah silakan kalau rakyat menghendaki penyegaran: kepengurusan, pemimpin PSSI, dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu, gunakan forum itu. Itulah aturan mainnya. Dengan demikian, tidak dicampuradukkan antara upaya untuk pembenahan sepak bola kita dengan urusan penyegaran atau pergantian pengurus PSSI.

Saya ingin mengatakan bahwa saya memberi contoh untuk di satu sisi memang mendengarkan kehendak rakyat, namun di sisi lain ikuti aturan main, ketentuan yang berlaku di PSSI maupun di KONI, KOI maupun FIFA.

Dalam konteks ini, saya berharap segera bisa dicarikan solusinya. Saya mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga, KONI, KOI, PSSI, dan semua, segera diselesaikan masalah ini, dengarkan harapan dan aspirasi rakyat. Kemudian setelah itu segera dibentuk kepengurusan yang baru, yang mendapatkan dukungan rakyat, yang benar-benar berdedikasi, profesional, bersemangat tinggi untuk memajukan sepak bola di negeri kita. Itu komentar dan pendapat saya.

Regina Ratna Sari, Reporter Radio Elshinta

Pak Presiden, mungkin Bapak juga sudah sering mendengar ya, belakangan ini kan banyak sekali spekulasi yang berkembang: Bapak sedang menyiapkan generasi penerus kepemimpinan Bapak sebagai Presiden, kemudian muncul macam-macam nama, muncul nama Bu Ani Yudhoyono, muncul nama Pak Hatta Rajasa. Jadi disebut-sebut banyak orang akan menggantikan Bapak sebagai Presiden. Bagaimana Bapak menjelaskan?

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Negara ini bukan perusahaan keluarga. Jadi kalau perusahaan keluarga itu ada CEO. Seorang CEO, karena namanya perusahaan keluarga, barangkali, ”Ah, nanti kalau saya selesai, saya mempersiapkan entah anak saya, entah siapapun untuk menggantikan saya.” Barangkali begitulah paradigma atau cara berpikir sebuah perusahaan keluarga yang sering terjadi dalam kehidupan bisnis di negeri kita ataupun juga di dunia.

Saya memahami nilai-nilai demokrasi. Siapa yang ingin menjadi pemimpin, haruslah berkompetisi. Ya kalau ingin jadi presiden, jadi wakil presiden, ya pemilu. Semua punya hak untuk mempersiapkan diri, untuk mengikuti pemilihan umum ataupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Tetapi saya tidak menyiapkan siapa-siapa. Biarlah mengalir sesuai dengan hukum-hukum demokrasi. Bu Ani disebut-sebut berapa kali. Ibu Ani sudah memberikan penjelasan, ”Tidak ada niat saya untuk maju sebagai presiden tahun 2014.” Saya pun juga telah menjelaskan berkali-kali.

Kami ingin mengakhiri, insya Allah, tugas dan pengabdian kami berdua nanti 2014, setelah itu memberikan kesempatan pada calon-calon pemimpin yang lain untuk berkompetisi dan nanti memimpin negeri ini dan kita dukung bersama-sama siapapun yang akan memimpin negeri ini. Kami ingin di hari tua nanti beramal, berbuat kebaikan juga untuk bangsa dan negara, untuk rakyat kita, membantu presiden-presiden yang akan datang, membantu pemerintah yang akan datang.

Kalau saya dan Bu Ani sudah menjelaskan berkali-kali seperti itu, masih saja ada yang mengisukan, saya malah heran. Ini motivasinya apa? Tujuannya apa? Apa membikin rakyat kita tidak suka sama Bu Ani, kepada saya? Karena sudah berkali-kali saya jelaskan. Oleh karena itu saya senang Elshinta mengangkat hal ini agar sekali lagi rakyat mendengarkan penjelasan saya, penjelasan Ibu Ani, berkali-kali.

Memang dalam politik di negeri ini, dalam kenyataannya misalkan dalam pilkada, pemilihan bupati, wali kota, gubernur sekarang ini, ada yang mempersiapkan putranya, ada yang mempersiapkan istrinya. Memang tidak dilarang oleh undang-undang. Tetapi saya dan Bu Ani dan keluarga memiliki prinsip politik yang lain. Kami tidak akan menempuh cara atau pemikiran seperti itu.

Jadi, tidak ada misalkan saya mempersiapkan Bu Ani untuk maju karena bukan itu pilihan kami berdua. Kami ingin mengakhiri tugas ini dengan baik, demikian juga sikap anak, anak saya masih sangat muda. Biarlah dia mengalir sesuai dengan perjalanan kariernya. Tentu kami berdua mendoakan masa depan jauh ke depan, tentu mendapatkan peluang yang baik jadi apapun di negeri ini.

Paling-paling itulah yang kami lakukan kalau menyangkut keluarga. Kalau menyangkut yang lain, disebut-sebut Pak Hatta Rajasa dan yang lain-lain, tentu kami tidak pada posisi untuk menyiapkan beliau-beliau karena beliau-beliau itu juga tentunya punya cita-cita dan perjuangan sendiri sesuai dengan garis kariernya masing-masing. Dengan demikian, menjadi jelas dan gamblang, tidak perlu ada spekulasi apapun.

Itulah yang kami lakukan dan itulah posisi saya atau pandangan saya tentang demokrasi, yang biarlah mengalir sesuai dengan hukum-hukum demokrasi, dan saya tidak memilih untuk menyiapkan siapa pun, suatu saat mungkin saya akan mendukung yang baik pada saatnya nanti dalam pencalonan, tetapi kalau sudah jadi, siapapun jadi presiden, insya Allah akan kami dukung dan kita bantu agar sukses. Pekerjaan presiden itu banyak sekali. Lebih bagus dibantu daripada diganggu.

Regina Ratna Sari, Reporter Radio Elshinta

Baik, tentu saja begitu, Pak. Baik, Pak Presiden, terima kasih banyak waktu bersama Elshinta dan juga pendengar kami pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat semuanya, Pak Presiden.